Arsip Kategori: Hukum

5 Ranah Hukum di Indonesia yang Wajib Kalian Tahu


5 Ranah Hukum di Indonesia yang Wajib Kalian Tahu. Apa saja ranah hukum di Indonesia yang kalian ketahui? Kalau kalian hanya tahu tentang Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Adat, sudah sangat bagus! Karena itu merupakan ranah hukum yang paling sering berhubungan dengan masyarakat Indonesia setiap harinya. Tetapi tentu masih banyak ranah hukum yang patut kalian ketahui seperti Hukum Agraria karena berhubungan dengan tanah dan/atau kepemilikan tanah, sampai tata cara mengurus sertifikat di Kantor Pertanahan. Masih ada yang lain? Banyak! Ada Kompilasi Hukum Islam, ada Hukum Lingkungan, dan lain sebagainya. Itu pun belum termasuk hukum beracara (di pengadilan). Semua ada aturannya, semua ada tata caranya. 

Baca Juga: 5 Alasan Kalian Harus Melakukan Flores Overland Sekarang

Setelah melihat, memikirkan, dan menimbang, pada akhirnya saya harus menulis ini. Orang bilang: akhirnya tidak tahan juga. Bukan, bukan karena saya adalah pakar hukum. Tetapi sebagai orang yang pernah belajar hukum ada keinginan untuk menulis tentang dunia hukum juga, meskipun hanya materi seringan ini. Saya berpikir teman-teman yang tidak belajar hukum pun membutuhkan sedikit pengetahuan agar tidak salah kaprah. Dalam skala yang lebih luas, masyarakat umum pun sudah seharusnya tahu semua ranah hukum yang ada termasuk peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena, faktanya masih ada masyarakat yang belum tahu tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atau, masih ada yang belum tahu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Makanya masyarakat pasrah saja setiap kali kolektor menyita kendaraan yang merupakan barang fidusia. Byuuuuh. Enggak boleh segampang itu barang fidusia disita. Huhu.

Sekarang, mari kita coba lihat lima ranah hukum yang menurut saya wajib diketahui oleh kalian semua. Cekidot!

1. Hukum Pidana


Hukum Pidana termasuk dalam hukum publik dan secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ringkasnya Hukum Pidana mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah agar terwujud tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Oleh karena itu kita sering mendengar kata pelanggaran dan/atau melanggar. Memaki teman di media sosial, apalagi sampai menyebut nama, melanggar apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan itu ranahnya Hukum Pidana. Mencuri, membunuh, memperkosa, memanfaatkan anak di bawah umur untuk mencari nafkah, hingga menipu, semuanya berada dalam ranah Hukum Pidana. Dan ada undang-undang yang mengaturnya. Saya menyebutkan undang-undang turunan karena undang-undang tersebut disusun secara khusus dari apa yang sudah diatur di dalam KUHP.

2. Hukum Perdata


Disebut juga hukum privat dan secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Ringkasnya Hukum Perdata mengatur hubungan antara sesama manusia. Haha. Apa saja yang diatur di dalam Hukum Perdata? Banyak! Antara lain waris, anak, dan perjanjian/perikatan. Banyak pula undang-undang turunan dari KUHPdt ini. Ada saudara kalian yang ingin menguasai semua harta warisan orangtua? Larinya tentu ke Hukum Perdata. 

3. Hukum Adat


Saya paling suka berdiskusi tentang Hukum Adat. Apabila kalian tinggal di Kabupaten Ende, maka pasti sering mendengar istilah wale. Wale semacam pengembalian harkat dan martabat manusia setelah dilecehkan. Ambil contoh, ketika Fulan memperkosa Fulana, maka kasusnya dapat diteruskan ke ranah Hukum Pidana. Tetapi rembug kedua keluarga dapat saja menghasilkan: diselesaikan secara kekeluargaan. Disebut wale. Ada jumlah harta/benda tertentu yang harus diserahkan Fulan kepada Fulana sebagai wujud wale. Kalau wale sudah dilakukan maka kasus pemerkosaan tersebut tidak diteruskan ke ranah Hukum Pidana. Hukum Adat masih sangat kuat dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia terutama Masyarakat Hukum Adat. Apa saja yang diatur oleh Hukum Adat? Banyak! Selain tentang wale, ada tentang waris, ada tentang perkawinan, dan lain sebagainya.

4. Hukum Agraria


Ini dia hukum yang mengatur segala urusan tentang tanah. Kalian pasti akan berurusan dengan Kantor Pertanahan sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat tanah. Apabila ada tanah kalian yang belum bersertifikat, segera diurus, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi kalau tanahnya merupakan tanah kerukan bakal bangun rumah, jangan coba-coba. Hahaha. Sebelum menerbitkan/mengeluarkan sertifikat tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Tapi jangan kuatir, semua syaratnya itu adalah perkara-perkara dasar seperti KTP, rekomendasi ini itu, sampai dengan sertifikat asli dan/atau surat jual-belinya, sampai pada pengukuran ulang.

5. Hukum Lingkungan


Andai saja hukum lingkungan juga mengatur tentang sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat, saya bakal setuju sekali. Hehe. Hukum lingkungan mengatur banyak hal, salah satunya tentang lokasi tambang hingga jarak antara lokasi tambang dengan rumah penduduk. 


Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pasti berhubungan dengan lima ranah hukum di atas, apabila dibandingkan dengan Hukum Tata Negara. Setiap hari pasti terjadi pencurian, penipuan, pelanggaran lalu lintas, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, sampai emosi meledak-ledak di media sosial. Setiap hari pasti terjadi perjanjian/perikatan antara orang per orang atau orang dengan kelompok tertentu, perkawinan, sampai perebutan harta warisan. Setiap hari pasti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat, seperti menggunakan tanah hak ulayat untuk membangun rumah pribadi. Setiap hari pasti terjadi kerusakan lingkungan oleh Bahan Berbahaya dan Beracun (3B).

Baca Juga: 5 Jenis Tenun Ikat Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menjadi warga negara yang baik, tentu merupakan harapan setiap orang. Tapi bagaimana bisa terwujud apabila masih ada masyarakat yang tidak tahu tentang hukum, serta peraturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? Memang bukan tugas saya, tetapi setidaknya saya juga tergelitik untuk bisa membagi informasi kepada masyarakat umum/awam tentang dunia hukum. Alhamdulillah, meskipun bukan advokat (ngimpi) tapi saya masih bisa menyarankan ini itu kepada orang-orang yang dimulai dari anggota keluarga sendiri. Dan saya pikir, dengan mengetahui hukum yang mengatur kehidupan kita, setidaknya kita jadi lebih tahu diri dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Bukan begitu? Begitu bukan? Hehe.

Semoga pos ini bermanfaat!

#KamisLima



Cheers.

In Case You Didn’t Know There’s Already an e-Court in Indonesia


In Case You Didn't Know There's Already an e-Court in Indonesia. Waktu saya masih sekitar SMP atau SMA, Kakak Toto Pharmantara (alm.) pernah bilang bahwa suatu saat nanti dunia pendidikan bakal canggih banget dimana paper bakal menjadi less, hahaha, karena semua bakal pakai komputer. Catatan pelajaran pun bisa disimpan ke komputer, PR atau tugas juga bisa dikumpulkan dalam bentuk soft file melalui disket, dan lain-lain aktivitas. Dan itu memang terjadi meskipun tidak 100% paperless. Tapi kita tahu bahwa telah ada begitu banyak aplikasi dan bantuan digital untuk dunia pendidikan. Sebut saja adanya Edmodo, adanya Ruang Guru, tugas-tugas dikumpulkan melalui e-mail dan/atau pos blog, serta ada pula yang mengumpulkan tugas yang soft file-nya disimpan di flashdisk. Ya, karena zaman sekarang disket sudah wassalam.

Baca Juga: Antara Dua Patung Pahlawan dan Kerja Logika Manusia

Lantas apa korelasi paragraf di atas dengan e-Court? Teknologi. Kekinian. Memangkas jarak dan waktu(?). Mari simak sama-sama yang berikut ini.

e-Court


Kalian tentu tahu, apa saja yang ada huruf e di depannya pasti berhubungan dengan dunia digital atau fokusnya ke dunia internet. E-court merupakan singkatan dari electronic court yang berarti pengadilan elektronik. Di Indonesia, pengaturan tentang e-court dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini dikeluarkan menimbang tuntutan dan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien demi terwujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Buku Panduan E-Court yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengertian e-court adalah:

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirimkan dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. (Tim Penyusun Buku Panduan E-Court, 2019:7).

Ada 4 (empat) pelayanan e-court yang dijelaskan di dalam Buku Panduan E-Court yaitu:

1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filling)


Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:

a. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
b. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
c. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
d. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)


Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang di-generate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)


Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggilan secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)


Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengemukakan: Peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Kendala?


Iya, ada kendalanya. Yang mendaftar perkara melalui aplikasi dan/atau layanan e-court adalah advokat yang sudah disumpah. Kenapa? Karena advokat tersebut harus mengisi nomor Berita Acara pengambilan sumpah pada kolom yang disediakan. Sementara itu, masih banyak advokat yang belum disumpah, tetapi sudah bisa praktek, sehingga ini menjadi kendala tersendiri untuk bisa mendaftarkan perkara melalui e-court. Itu kendala pertama, kendala kedua ya tentu pihak yang berperkara, apabila memang mau memakai advokat yang pendaftaran perkaranya melalui e-court tentu tidak bisa memakai sembarang advokat (harus advokat yang sudah disumpah). Sementara itu, kita tahu bahwa kadang-kadang pihak yang berperkara membutuhkan advokat yang ada hubungan emosionalnya, atau setidaknya advokat favorit.


Saya belum melakukan riset yang lebih dalam tentang e-court ini. Tetapi setidaknya melalui pos ini, saya dan juga kalian, tahu bahwa di Indonesia sudah ada e-court. Hanya saja kalau untuk skala Kota Ende, menurut hemat saya, kurang efektif karena kan Kota Ende ini kecil jadi urusan waktu dan jarak bukan masalah. Advokat pun banyak berada di Pengadilan Negeri Ende. Kalau mau mendaftarkan perkara, hanya dua langkah. Haha. Tapi, kalau untuk tertib administrasi advokat, boleh juga, sehingga mau tidak mau semua advokat harus mengambil sumpah advokat (Nomor Berita Acara).

Bagaimana pendapat kalian tentang e-court ini? Bagi tahu donk di komen!

Semoga bermanfaat.

#SelasaTekno



Cheers.

#PDL Menjadi Hakim Anggota

Coba tebak saya yang mana? Hehe.


#PDL adalah Pernah DiLakukan. Pos #PDL merupakan cerita ringan tentang apa saja yang pernah saya lakukan selama ini.

***

Peradilan Semu mungkin terdengar asing di kuping teman-teman mahasiswa/i fakultas lain. Sama juga, PPL bagi mahasiswa/i FKIP pasti asing pula di kuping mahasiwa/i Hukum. Tapi bagi anak hukum, Peradilan Semu sudah mulai bergaung sejak semester awal. Bagaimana tidak? Mahasiswa/i baru mau tidak mau pasti melihat kakak-kakak semesternya berlatih di ruangan khusus berdinding hijau yang disebut Ruang Sidang Peradilan Semu dengan ekspresi wajah tokoh pengacara yang menggebu-gebu kayak pengen terkam dinosaurus. Sayangnya, ruangan tersebut terlalu sempit sehingga Peradilan Semu di kampus kami lebih sering digelar di Aula Fakultas Hukum (Universitas Flores). Yang penting tetap di aula sendiri kan hehe.

Baca Juga : #PDL Blog Travel

Peradilan Semu merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Fakultas Hukum yang harus dipenuhi sebagai syarat sebelum mengajukan proposal penelitian (dan skripsi). Tahun lalu, saya dan teman-teman sungguh merasakan letihnya mengumpulkan anggota seangkatan dalam WAG, memilih kasus, menyusun peradilan, makan-makan, latihan, makan-makan lagi, latihan lagi, makan-makan terus, hingga pagelaran. Kok banyak makan-makannya? Semua kerja keras itu terbayarkan. Bukan karena nilainya bagus banget tapi karena proses menuju semakin mengeratkan kami. Arti kebersamaan itu tidak bisa dibayarkan dengan Dollar. Tapi kalau Rupiah, boleh lah *dikeplak sepatu*

Mengumpulkan para pemeran hahaha :D


Kasus yang kami pilih pada tahun 2017 kemarin adalah kasus tentang penganiayaan yang berakibat pada matinya orang. Matinya orang!? Heloooow are you sure? Tidak bisa pakai bahasa yang lebih sopan misalnya meninggalnya manusia? No no no. Kalau ada yang kuliah hukum pasti bakal cekikikan membaca ini. Sama seperti matinya orang, di dalam 'kamus' hukum pun tidak dikenal istilah pernikahan. Kata yang dipakai adalah perkawinan. Jadi, saya hanya bisa senyum-senyum kalau ada teman yang bilang: nikah dulu baru kawin. Karena bagi kami: kawin adalah segala-galanya seperti Perkawinan Beda Agama, Perkawinan Campur (antara WNI dengan WNA), Perkawinan di Bawah Tangan, dan seterusnya.

Sebenarnya kami ingin mengangkat kasus Jessica-Mirna tetapi karena menyusunnya betul-betul luar biasa sulit, sesulit proses aseli pengumpulan bukti hingga tidak adanya pengakuan dari terduga yang kemudian menjadi terpidana, akhirnya kami mengubah kasus.

Kembali pada penganiayaan yang berakibat pada matinya orang ...

Kasus ini, murni disusun sendiri alias bukan menjiplak karya Peradilan Semu sebelumnya, adalah tentang suami yang menganiaya isterinya sampai meninggal dunia. Pada saat rembug tentang kasus ini kami saling silang pendapat tentang pasal apa yang mau dipakai untuk menjerat si suami. Akhirnya dipakai dua pasal untuk mendakwa.

Primair:
Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidair:
Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Baca Juga : #PDL I Can Sleep Everywhere

Selain itu kami juga harus memikirkan jumlah anggota dan jumlah tokoh: hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, saksi, petugas, Pastor dan Ustadz (untuk sumpah), dan lain sebagainya. Termasuk harus betul-betul memikirkan tentang barang bukti yang akan dipakai.

Makan, makan lagi, lagi-lagi makan.


Proses penyusunan berkas/naskah persidangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Semua dilakukan di rumah saya yang kebetulan ruang tamunya lapang. Jadi, kami memasang proyektor yang ditembak ke dinding rumah. Beberapa orang bertugas, tentunya kecepatan mengetik harus setara cahaya, untuk mengetik naskah yang disusun bersama itu. Bayangkan, kami menyusun sepuluh persidangan yang dimulai dari sidang pembacaan dakwaan sampai putusan. Contohnya bisa dilihat seperti pada gambar berikut ini:



Beruntungnya karena seangkatan berasal dari bermacam profesi, jadi banyak ide yang terus berkembang dan bergolak seiring penyusunan naskah Peradilan Semu tersebut. Misalnya John Djenlau yang bekerja di Pengadilan Negeri Ende. Jelas dia bisa memberikan masukan demi kebaikan si naskah. Teman-teman polisi seperti Irmina, Egos, Moat, Benny, dan lain-lain juga sangat membantu terutama tentang pemeriksaan di kantor polisi (pra naskah). Angkatan kami memang paling lengkap hahaha. Ada Edwin Firmansyah dari TNI AD, ada Effie Rere yang bekerja di Kantor Pertanahan, dan lain ragam profesi termasuk yang belum bekerja karena setelah lulus SMA langsung kuliah.

Pada serius menyusun naskah.


Setelah naskah selesai disusun, naskah diserahkan kepada dosen pembimbing Peradilan Semu. Lantas mulailah latihan di ruang hijau itu. Eits, tapi jangan salah, kami juga latihan sendiri di rumah saya, di luar jadwal latihan di kampus yang dikeluarkan oleh dosen hehehe. Soalnya kami sangat bersemangat dan ingin Peradilan Semu ini sukses! Lebih sukses dari angkatan kemarin-kemarin. Karena ruang tamu rumah saya, lagi-lagi, lapang, jadi sangat cukup membantu proses latihan Peradilan Semu.

Baca Juga : #PDL Makam Sunan Gunung Jati

Tatapan mata hakim ... sadis hahaha.


Awalnya bukan saya yang menjadi hakim. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya saya menjadi Hakim Anggota II. Ciyusss? Padahal saya pengen jadi orang di luar persidangan supaya bisa ngerekam video dan foto-foto. Untunglah ada Martozzo Hann si fotografer yang turut membantu mengabadikan Peradilan Semu itu. Menjadi hakim itu paling mudah karena ... errr ... kasih tahu tidak yaaa hehe. Karena hakim bisa membuka-buka berkas di atas meja jadi tidak seberapa harus menghafal dialog demi dialog. Mana pula berkasnya ketutup sama papan keterangan yang gede itu *ngikik*.

Memerankan hakim memang menyenangkan. Tapi memakai jubah hakim merupakan sesuatu yang lain. Ada perasaan bangga gimanaaa gitu qiqiqi. Lebih bangga lagi karena semua dosen hadir dan benar-benar menyimak proses persidangan dari awal sampai akhir. Luar biasa. Tidak akan pernah terlupakan! Karena kami rajin berlatih, Peradilan Semu tahun 2017 itu betul-betul terlihat sangat alami. Dialog-dialog antara hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, saksi, berjalan dengan lancar tanpa kendala. Bahasanya pun bukan bahasa sinetron karena kami memang sudah berjanji untuk harus bisa berimprovisasi dengan bahasa sehari-hari yang lebih lugas alias tidak terlalu terpaku pada naskah yang ada, tapi tidak terkesan terlalu santai di dalam ruang sidang.

Keberatan, Yang Mulia!!!!

Sialnya ... sampai sekarang saya belum mengedit video Peradilan Semu itu. Dududu, untung belum ada yang menagih.

Foto Peradilan Semu kami, masuk di bookleat baru Universitas Flores. Yuhuuuu!


Menulis ini, sambil membayangkan Peradilan Semu mulai dari penyusunan naskah hingga pagelaran, bikin kangen. Hehe. Meskipun ada yang lebih dulu diwisuda tahun lalu, dan sisanya tahun ini, tapi kekompakan kami tidak pernah luntur. Kami masih kongkow bareng di rumah saya sambil gitaran dan ngemil. Kami masih saling terhubung lewat WAG. Kami masih saling membantu satu sama lain. Kami adalah keluarga besar. Sampai-sampai ada adik angkatan yang mengatakan bahwa angkatan kami adalah angkatan paling luar biasa kompak sejak semester satu sampai wisuda. Mereka belum tahu saja bahwa komisaris angkatan kami itu tidak pernah diganti dari semester satu sampai wisuda! Iya, setiap kali saya minta diganti, semua pada protes. Kompensasinya kalau saya mengomel ini itu, mereka tidak boleh protes, hahaha.

Baca Juga : #PDL Pondok Batu Biru Penggajawa

Pernah, saya pernah merasakan menjadi Hakim Anggota II meskipun hanya di sebuah ruang sidang Peradilan Semu.

Bagaimana dengan kalian? Ada yang anak hukum? Bagi tahu donk kisah Peradilan Semu-nya hehe.

Life is good ... isn't it?



Cheers.